Hukum Pajak

Hukum Pajak memiliki makna luas sebagai arti hukum yang berhubungan dengan pajak. Sedangkan untuk Hukum Pajak dalam makna sempit yaitu sebuah kaidah hukum secara tertulis dan mencakup sanksi hukum. Sebagaimana diketahui bahwa hukum pajak merupakan bagian dari ilmu hukum yang tidak lepas dari sanksi hukum serta substansinya sehingga baik dari para petinggi ataupun pejabat fiskus maupun wajib pajak senantiasa mematuhi segala kaidah-kaidah hukumnya. Sanksi hukum ini meliputi sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Pada Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tidak mengatakan mengenai definisi hukum pajak, akan tetapi hanya menyebutkan dan menyatakan bahwa keberadaan atau perannya sebagai ketentuan umum untuk aturan undang-undang perpajakan yang lain. Dari definisi Hukum Pajak ini dapat memberi sebuah arahan untuk penegak hukum pajak ketika menggunakan tanggung jawab dalam menegakkan hukum pajak. Dan sebaliknya juga, dapat dinyatakan sebagai pedoman bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban serta menggunakan hak dalam rangka mendapat perlindungan hukum.

Dalam penegakan Hukum Pajak bagi lembaga peradilan dapat dilaksanakan melalui lembaga peradilan pajak dan lembaga peradilan umum. Dari penegakan hukum pajak yang melalui lembaga peradilan pajak mengarah kepada tahapan penyelesaian untuk sengketa pajak serta dilaksanakan dalam Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung. Sedangkan pada penegakan Hukum Pajak yang melalui lembaga peradilan umum maka akan tertuju kepada tahap penyelesaian tindak pidana pajak dan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.  Sedangkan penegakan hukum pajak yang berada di luar lembaga peradilan akan dilaksanakan oleh pejabat pajak dengan berupa menerbitkan atau mengirim surat ketetapan pajak serta tak ketinggalan surat keputusan yang berkenaan dengan penagihan pajak.

Hukum Pajak

Hukum Pajak

Image Courtesy of nirots FreeDigitalPhotos.net

Tugas Umum Hukum Pajak

a)    Menafsirkan segala aspek aturan hukum tersebut,

b)    Mengatur ketentuan administrasi,

c)    Mengatur ketentuan pidana,

d)   Merumuskan ke sebuah peraturan hukum,

e) Menelaah kondisi masyarakat yang bisa dikaitkan kepada pengenaan pajak.

Sedangkan untuk tugas khusus hukum pajak yaitu : sebagai sebuah perangkat kebijaksanaan demi menentukan politik ekonomi ataupun kegunaan di luar kepentingan keuangan negara.

Kegunaan Hukum Pajak

Fungsi Hukum Pajak berkaitan erat dengan fungsi negara, yaitu :

a. Untuk  membuat  masyarakat menjadi makmur dan sejahtera,

Negara maju dan sukses merupakan negara yang dapat membuat masyarakat merasa bahagia dari sisi ekonomi dan sosial.

b. Untuk melaksanakan ketertiban

Untuk mewujudkan lingkungan dan suasana kondusif serta damai yang dibutuhkan demi pemeliharaan ketertiban umum yang sepenuhnya didukung langsung oleh masyarakat.

c. Sebagai bentuk perlindungan, pertahanan dan keamanan

Untuk suatu negara harus senantiasa dapat menimbulkan rasa aman dan melindungi serta menjaga dari segala gangguan maupun ancaman baik dari dalam ataupun dari luar.

d. Menegakkan keadilan

Bagi negara yang membentuk lembaga  yang merupakan sebagai tempat warga dalam meminta keadilan. Sehingga untuk menjalankan fungsinya, maka negara tersebut sangat  membutuhkan biaya dalam jumlah besar dan sifatnya begitu sangat rutin. Dan biaya itu harus ditanggung penuh oleh setiap warganya dan dapat dinilai dengan keadaan mampu untuk memberikan kontribusi yang sering dikatakan sebagai istilah pajak. Kontribusi dari warga negara harus diberi sebuah peraturan yang jelas bagi pelaksanaannya, sehingga dibuatlah hukum pajak yang memiliki fungsi sebagai pengatur untuk perpindahan harta dari wajib pajak atau masyarakat kepada pihak pemerintah atau disebut sebagai kas negara dan dapat berjalan dengan baik, tertib, teratur dan adil serta tidak memunculkan kecurangan dari para pelaksana pajak.

Fungsi dari Hukum Pajak diatas sangat diharapkan fungsi untuk mengisi kas negara kemudian digunakan dalam membiayai beban negara atau untuk melaksanakan pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan adil. Untuk pembentukan hukum pajak harus juga berperan alat mengatur sehingga pihak pemerintah bisa melaksanakan secara teratur segala aspek pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.

Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0Share on Google+0Share on Reddit0Share on StumbleUpon0Share on Tumblr

Nurul Ismhi